NU Jatim Ancam Tak Akui Presiden dari Rekayasa Hasil Pilpres

Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk rekayasa dan ketidakjujuran dalam proses Pilpres 2014. Bahkan, NU mengancam tidak akan mengakui pemerintahan dari hasil suksesi pemilu yang dicapai dengan cara rekayasa.

Surat terbuka tasniem untuk jokowi mendapat balasan dari adik kelas tazniem

Surat terbuka yang di-posting putri petinggi Partai Amanat Nasional Amien Rais, Tasniem Fauzia di laman Facebook-nya beberapa waktu lalu mengundang perhatian. Ada komentar positif, ada pula yang mempertanyakan sejumlah hal yang dimuat Tasniem dalam surat yang ditujukannya untuk calon presiden Joko Widodo itu. (Baca: Dukung Prabowo, Putri Amien Rais Buat Surat Terbuka untuk Jokowi)

Tak Terima Prabowo Serang SBY, Ruhut Dukung Jokowi-JK

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul buka suara soal alasannya berubah sikap hingga akhirnya mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pilpres mendatang. Padahal, Ruhut selama ini dikenal sebagai salah satu politisi yang kerap melontarkan sindiran pedas kepada Jokowi.

SBY Pertanyakan Kebocoran APBN Rp 1.000 Triliun Versi Prabowo

Jakarta – Presiden SBY mempertanyakan pernyataan ngawur calon presiden Prabowo Subianto. Saat debat capres pada Minggu malam lalu, Prabowo menjelaskan, jika terpilih sebagai presiden, ia akan menutup kebocoran APBN yang setiap tahun mencapai Rp 1.000 triliun.

Prabowo Sebut Kebocoran Rp 7.200 T, KPK dan Hatta Menyangkal

Jakarta – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi membantah pernyataan Prabowo bahwa ketua KPK Abraham Samad pernah mengatakan kebocoran keuangan negara sebesar Rp 7.200 triliun per tahun. Johan Budi menjelaskan, KPK belum pernah mengeluarkan data tersebut dan ketua KPK tak pernah menyampaikan data kebocoran keuangan negara.

Pengamat: Istana Resah karena Komentar Mahfud MD

JAKARTA – Pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menganggap wajar bila Istana, melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, langsung bereaksi atas komentar Mahfud MD soal adanya pengaruh mafia narkoba di lingkungan Istana.

“Jadi Pak Sudi reaktif itu dalam artian spontanitas. Itu wajar,” ucap Hamdi Muluk di Toko Buku Gramedia, Matraman, Jakarta, Sabtu (10/11/2012).

Utang RI Hampir Rp 2.000 Triliun, Pemerintah Sulit Bikin Rakyat Sejahtera

Jakarta – Koalisi Anti Utang (KAU) meminta Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi jumlah utang luar negeri atau Surat Utang Negara (SUN). Semakin tinggi utang negara, maka semakin kecil peluang pemerintah untuk sejahterakan rakyat.

“Maka itu kami mendesak pemerintah untuk mengurangi utang negara yang saat ini hampir menyentuh angka Rp 2.000 triliun, karena makin besar utang makin kecil kesempatan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya,” kata Ketua KAU, Dani Setiawan kepada detikFinance, Minggu (4/11/2012).

Inilah Hasil Audit BPK Soal Hambalang

JAKARTA,- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan audit investigasi tahap I proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hasil audit telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 31/10/2012 ).

Ketua BPK Hadi Purnomo menjelaskan, BPK menyimpulkan ada indikasi penyimpangan peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan berbagai pihak dalam proyek Hambalang. Indikasi kerugian negara sampai pemeriksaan per 30 Oktober 2012 mencapai Rp 243,66 miliar.

Siap-siap! Rp 1.000 Jadi Rp 1 Segera Jadi Kenyataan

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution optimistis realisasi redenominasi alias penyederhanaan mata uang rupiah bakal jadi kenyataan. Bos BI ini yakin ‘cita-cita’ yang membuat nilai rupiah segera terealisasi.

“Kita sudah siapkan semua naskah akademisnya termasuk strateginya,” jelas Darmin ketika dijumpai detikFinance usai Shalat Idul Adha di Lapangan Kantor BI, Jumat (26/10/2012).

Hatta Bela Dahlan Soal Pemborosan PLN Rp 37 Triliun

Jakarta – Komisi VII DPR mendesak Menteri BUMN Dahlan Iskan selaku mantan Dirut PLN untuk menjelaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pemborosan PLN Rp 37 triliun karena masih menggunakan BBM di 2009/2010. Menko Perekonomian Hatta Rajasa membela Dahlan.

Hatta mengatakan, PLN bisa boros karena ketersediaan gas belum mencukupi. Jadi banyak pembangkit listrik PLN masih harus menggunakan BBM yang harganya lebih mahal dari gas.