Beranda > berita, nasional, PEMILU > Kirim Surat Kampanye untuk Guru, Kubu Prabowo Dinilai Langgar Aturan

Kirim Surat Kampanye untuk Guru, Kubu Prabowo Dinilai Langgar Aturan


Jakarta: Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Hasto Kristiyanto, memuji para guru yang akan melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu terhadap capres Prabowo Subianto karena telah mengirimkan surat kampanye kepada para pengajar.
surat guru prabowo

“Laporan itu menunjukkan adanya komitmen yang kuat bahwa sekolah seharusnya hanya sarana belajar serta tempat untuk mendidik, bukan untuk berpolitik.” ujar juru bicara pemenangan Jokowi-JK itu di Jakarta, Rabu (25/6/2014) malam.

Ia menegaskan netralitas institusi pendidikan harus dijaga. “Sudah sewajarnya orang yang kelak memimpin Indonesia mengetahui hal ini. Jangan memaksimalkan segala cara untuk mendapat dukungan,” kritiknya.

Menurut laporan, surat kampanye itu berisikan visi-misi Prabowo di bidang pendidkan serta janji untuk menyejahterakan guru. Ada pula ajakan untuk mendukung Prabowo-Hatta di pemilihan presiden mendatang.

“Surat itu sudah menyebar hingga ke Gunung Kidul,” ujar Hasto.

Sebelumnya, diberitakan sejumlah sekolah di sekitaran Pulau Jawa menerima surat kampanye yang mengatasnamakan calon presiden Prabowo Subianto. Surat itu merupakan kali kedua setelah sebelumnya surat dengan konsep serupa pernah disebarkan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014.

Surat itu berisi ajakan agar para guru dan staf tata usaha (TU) sekolah memilih Prabowo di Pilpres mendatang. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lestari menilai hal tersebut sudah menyalahi aturan.

“Saya menerima banyak laporan dari guru-guru yang menerima surat ini. Kami akan melakukan laporan ke Panwaslu terkait dengan surat kampanye ini. Sekolah bukan tempat kampanye, kalau melakukan kampanye di lingkungan sekolah itu artinya melanggar peraturan yang ada.”

Pasal 86 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum pada ayat (1) huruf (h) mengatur larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Mendikbud Muhammad Nuh diketahui sempat menegaskan larangan untuk berkampanye di tempat pendidikan. (*) (NAV)

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s